BAB 5 PRINSIP PRINSIP INTEGRATIF SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

Sistem ekonomi Pancasila-Islam merupakan pendekatan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan masyarakat, moral, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Pancasila memberikan dasar nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sedangkan Islam memberikan prinsip berdasarkan tauhid, keadilan, amanah, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak dianggap hanya sebagai kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan.

A. Prinsip Ketuhanan dan Tauhid sebagai Fondasi Norma Ekonomi

1. Pengertian prinsip ketuhanan

Prinsip ketuhanan berarti kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam Pancasila, prinsip ini tercermin dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, prinsip tersebut sangat erat dengan konsep tauhid, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah.

Artinya, kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai agama dan moral.

Contohnya:

Seorang pedagang tidak hanya berpikir:

"Bagaimana saya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya?"

Tetapi juga berpikir:

"Apakah keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain?"

Jadi, keuntungan tetap diperbolehkan, tetapi cara memperolehnya harus benar.

2. Tauhid sebagai dasar ekonomi Islam

Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya berada dalam kekuasaan Allah. Manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya, tetapi manusia bukan pemilik mutlak.

Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah atau pengelola bumi.

Karena itu, seseorang tidak boleh menggunakan kekayaan secara semena-mena.

Kekayaan harus digunakan untuk:

memenuhi kebutuhan hidup membantu orang lain;

mengembangkan usaha;

membayar kewajiban;

menjaga lingkungan;

menciptakan kemaslahatan masyarakat.

3. Hubungan dengan kegiatan ekonomi

Prinsip tauhid membuat aktivitas ekonomi memiliki dimensi moral.

Misalnya:

pedagang harus jujur;

tidak mengurangi timbangan;

tidak melakukan penipuan;

tidak menjual barang haram;

tidak mengambil keuntungan dengan cara zalim;

tidak melakukan riba;

tidak melakukan perjudian;

tidak melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan berlebihan.

Dengan demikian, agama berfungsi sebagai pedoman perilaku ekonomi.

4. Hubungan dengan Pancasila

Prinsip Ketuhanan dalam Pancasila dan prinsip tauhid dalam Islam sama-sama memberikan dasar bahwa kehidupan manusia tidak hanya berhubungan dengan kepentingan material.

Kegiatan ekonomi harus memperhatikan:

nilai → moral → tanggung jawab → kemaslahatan.

Jadi, ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.

B. Prinsip Keadilan Distributif: Adl wa Ihsan dan Keadilan Sosial Pancasila

1. Pengertian keadilan distributif

Keadilan distributif adalah prinsip mengenai pembagian sumber daya, pendapatan, kesempatan, dan hasil pembangunan secara adil.

Keadilan bukan berarti setiap orang harus mendapatkan jumlah yang sama persis.

Keadilan lebih berarti bahwa setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang layak sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi masing-masing.

2. Konsep Adl dalam Islam

Adl berarti keadilan.

Dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting. Islam tidak membenarkan tindakan yang menyebabkan seseorang mendapatkan keuntungan dengan cara menzalimi pihak lain.

Contohnya:

pekerja mendapatkan upah yang layak;

konsumen mendapatkan barang sesuai kualitas yang dijanjikan;

pedagang memperoleh keuntungan secara wajar;

orang miskin mendapatkan perhatian sosial;

masyarakat mendapatkan kesempatan ekonomi.

3. Konsep Ihsan

Selain adl, terdapat konsep ihsan.

Ihsan berarti melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya, bahkan ketika seseorang sebenarnya tidak diwajibkan untuk melakukannya.

Dalam kegiatan ekonomi, ihsan dapat diwujudkan melalui:

membantu masyarakat yang membutuhkan;

memberikan pelayanan yang baik;

memberikan bantuan kepada pekerja;

memberikan sedekah;

membantu usaha kecil;

tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi sulit orang lain.

Jadi:

Adl = memberikan hak secara adil.

Ihsan = memberikan kebaikan lebih dari sekadar kewajiban.

4. Keadilan sosial dalam Pancasila

Prinsip keadilan sosial tercermin terutama dalam sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tujuannya adalah menciptakan kehidupan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Contohnya:

pemerataan pembangunan;

pemberian akses pendidikan;

kesempatan kerja;

perlindungan terhadap masyarakat miskin;

bantuan kepada UMKM;

pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

5. Hubungan keadilan Islam dan Pancasila

Keduanya memiliki titik temu, yaitu keinginan untuk menciptakan masyarakat yang:

adil;

sejahtera;

tidak eksploitatif;

saling membantu;

tidak membiarkan kesenjangan menjadi terlalu besar.

Dengan demikian, ekonomi Pancasila-Islam berusaha menggabungkan keadilan ekonomi dengan kepedulian sosial.

C. Prinsip Kekeluargaan dan Ta'awun: Koperasi dalam Perspektif Islam

1. Prinsip kekeluargaan

Prinsip kekeluargaan merupakan salah satu karakter penting ekonomi Pancasila.

Kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga kepentingan bersama.

Hal ini dapat diwujudkan melalui koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang berdasarkan kerja sama para anggotanya.

2. Konsep Ta'awun

Dalam Islam terdapat konsep ta'awun, yang berarti saling membantu atau tolong-menolong dalam kebaikan.

Prinsip ta'awun sangat sesuai dengan semangat koperasi.

Dalam koperasi, anggota:

bekerja sama;

menyatukan modal;

mengambil keputusan bersama;

berbagi manfaat;

bertanggung jawab bersama.

3. Koperasi dalam perspektif Islam

Koperasi pada dasarnya dapat sesuai dengan prinsip Islam apabila kegiatan dan transaksinya dilakukan secara halal.

Misalnya koperasi dapat mengembangkan:

pembiayaan tanpa riba;

usaha perdagangan halal;

simpan pinjam dengan mekanisme yang sesuai syariah;

pembagian keuntungan yang adil;

pengembangan usaha anggota.

Koperasi syariah dapat menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad lainnya sesuai kebutuhan transaksi.

4. Mengapa koperasi penting?

Koperasi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan modal.

Misalnya sepuluh orang ingin membuka usaha bersama, tetapi masing-masing memiliki modal terbatas. Dengan prinsip koperasi, mereka dapat menggabungkan sumber daya sehingga usaha lebih mudah dikembangkan.

Manfaatnya:

memperkuat ekonomi anggota;

meningkatkan kerja sama;

mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu;

menciptakan kesempatan usaha;

meningkatkan kesejahteraan bersama.

D. Prinsip Keseimbangan (Tawazun) dan Demokrasi Ekonomi

1. Pengertian tawazun

Tawazun berarti keseimbangan.

Dalam sistem ekonomi Pancasila-Islam, keseimbangan diperlukan antara berbagai kepentingan.

Contohnya:

kepentingan individu ↔ kepentingan masyarakat

keuntungan ↔ tanggung jawab sosial

pertumbuhan ekonomi ↔ kelestarian lingkungan

hak milik pribadi ↔ kepentingan umum

2. Keseimbangan antara keuntungan dan sosial

Mencari keuntungan bukan sesuatu yang salah.

Namun, keuntungan tidak boleh diperoleh dengan merugikan masyarakat.

Contohnya, perusahaan boleh mendapatkan keuntungan, tetapi tetap harus:

membayar pekerja secara layak;

memenuhi kewajiban pajak;

menjaga lingkungan;

memberikan produk yang aman;

tidak melakukan penipuan.

3. Demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi.

Ekonomi tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh segelintir orang.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi ekonomi berkaitan dengan semangat kekeluargaan dan usaha bersama.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk:

memiliki usaha;

bekerja;

memperoleh akses modal;

berpartisipasi dalam koperasi;

mendapatkan manfaat pembangunan.

4. Tujuan prinsip keseimbangan

Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak terlalu berpihak pada:

kepentingan individu saja;

negara saja;

perusahaan besar saja;

kelompok tertentu saja.

Tetapi mencari titik keseimbangan sehingga individu dan masyarakat sama-sama mendapatkan manfaat.

E. Prinsip Larangan Eksploitasi: Anti-Monopoli dalam Pancasila dan Riba dalam Islam

1. Pengertian eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan pihak lain secara tidak adil demi mendapatkan keuntungan.

Eksploitasi dapat terjadi terhadap:

pekerja;

konsumen;

produsen kecil;

masyarakat miskin;

sumber daya alam.

Contohnya perusahaan membayar pekerja sangat rendah, tetapi menuntut produktivitas tinggi tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja.

2. Anti-monopoli

Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga pesaing sulit masuk dan konsumen tidak memiliki banyak pilihan.

Monopoli dapat menimbulkan:

harga tidak wajar;

persaingan tidak sehat;

usaha kecil sulit berkembang;

konsumen dirugikan.

Karena itu, sistem ekonomi Pancasila-Islam mendukung persaingan yang sehat dan adil.

3. Larangan riba dalam Islam

Dalam ekonomi Islam terdapat larangan terhadap riba.

Secara umum, riba berkaitan dengan tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu, khususnya dalam transaksi utang-piutang.

Larangan riba bertujuan mencegah hubungan ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan pemanfaatan pihak yang berada dalam posisi lemah.

4. Prinsip yang lebih luas

Selain riba, ekonomi Islam juga memberikan perhatian terhadap praktik seperti:

gharar, yaitu ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi;

maysir, yaitu perjudian atau spekulasi yang bersifat perjudian;

penipuan;

manipulasi;

kecurangan;

penguasaan pasar secara zalim.

Tujuannya adalah menciptakan transaksi yang jelas, jujur, adil, dan saling menguntungkan.

F. Prinsip Keberlanjutan Ekologis: Khalifah Bumi dan Amanat Konstitusi

1. Manusia sebagai khalifah

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi.

Artinya manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan baik.

Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak boleh merusaknya secara berlebihan.

2. Lingkungan sebagai amanah

Alam dapat dipandang sebagai amanah yang harus dijaga.

Contoh perilaku ekonomi yang bertanggung jawab:

mengurangi limbah;

menggunakan energi secara efisien;

menjaga hutan;

tidak mencemari sungai;

menggunakan sumber daya secara bijaksana;

mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

3. Hubungan dengan ekonomi

Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek dapat menimbulkan masalah jangka panjang.

Misalnya eksploitasi hutan secara berlebihan dapat menghasilkan keuntungan sekarang, tetapi dapat menyebabkan:

kerusakan lingkungan;

banjir;

hilangnya keanekaragaman hayati;

kesulitan generasi mendatang.

Karena itu, pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan.

4. Amanat konstitusi

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, prinsip ekonomi Pancasila-Islam menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan manusia sekaligus lingkungan.

1 00112

Agunan pada Perbankan Syariah

2 00021

Akad Hawalah pada Perbankan Syariah

3 00024

Akad Ijarah pada Perbankan Syariah

4 00028

Akad Istishna' pada Perbankan Syariah

5 00033

Akad Kafalah pada Perbankan Syariah

6 00035

Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah

7 00051

Akad Murabahah pada Perbankan Syariah

8 00044

Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah

9 00047

Akad Qardh pada Perbankan Syariah

10 00053

Akad Salam pada Perbankan Syariah

11 00056

Akad Sharf pada Perbankan Syariah

12 00059

Akad Wadiah pada Perbankan Syariah

13 00061

Akad Wakalah pada Perbankan Syariah

14 00117

Aset pada Perbankan Syariah

15 00118

Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam

16 00579

Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

17 00377

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah

18 00369

Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam

19 00811

Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam

20 00373

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah

21 00378

Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam

22 00380

Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah

23 00382

Cash Ratio pada Perbankan Syariah

24 00384

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam

25 00385

Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah

26 00389

Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah

27 00390

Current Ratio pada Perbankan Syariah

28 00392

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah

29 00393

Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah

30 00395

Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah

31 00396

Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah

32 00398

Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam

33 00403

Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah

34 00409

Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah

35 00547

Ekonomi Keuangan Islam

36 00548

Ekonomi Keuangan Sosial Islam

37 00428

Ekonomi Pancasila Perpektif Islam

38 00799

Ekuitas pada Perbankan Syariah

39 00456

Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam

40 00458

Etika Bisnis Islam

41 00470

Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah 

42 00484

Filsafat Ilmu Ekonomi Islam

43 00485

Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam

44 00486

Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah

45 00493

Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam

46 00495

Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah

47 00802

Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam

48 00509

Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer

49 00510

Hedging Perspektif Ekonomi Islam

50 00516

Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam

51 00545

Indikator Kesehatan Perbankan Syariah

52 00549

Industri Keuangan Syariah

53 00524

Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah

54 00529

Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah

55 00535

Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam

56 00536

Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam

57 00542

Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam

58 00543

Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer

59 00559

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah

60 00552

Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam

61 00553

Kliring dalam Sistem Perbankan Islam

62 00558

Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

63 00560

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi

64 00561

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat

65 00562

Laba Bersih pada Perbankan Syariah

66 00564

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

67 00565

Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank

68 00566

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam

69 00567

Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam

70 00568

Liabilitas pada Perbankan Syariah

71 00571

Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam

72 00578

Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global

73 00001

Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam

74 00002

Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam

75 00003

Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam

76 00006

Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam

77 00806

Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam

78 00004

Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam

79 00807

Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam

80 00808

Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam

81 00005

Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam

82 00007

Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam

83 00008

Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam

84 00795

Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah

85 00581

Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

86 00617

Merger pada Perbankan Syariah

87 00014

Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi

88 00015

Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif

89 00016

Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif

90 00017

Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan

91 00618

Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam

92 00619

Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam

93 00622

Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam

94 00624

Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah

95 00650

Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah

96 00625

Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah

97 00626

Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah

98 00627

Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah

99 00630

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam

100 00644

Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam

101 00651

Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan 

102 00652

Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya

103 00653

Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal 

104 00654

Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk 

105 00655

Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya

106 00656

Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi

107 00658

Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam

108 00666

Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah

109 00666

Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah

110 00667

Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah

111 00668

Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah

112 00796

Produk Deposito pada Perbankan Syariah

113 00494

Produk Giro pada Perbankan Syariah

114 00669

Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah

115 00671

Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah

116 00670

Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah

117 00674

Quick Ratio pada Perbankan Syariah

118 00675

Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam

119 00676

Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam

120 00677

Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam

121 00681

Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah

122 00682

Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah

123 00684

Riba Perspektif Ekonomi Islam

124 00685

Safe Deposit Box pada Perbankan Islam

125 00101

Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam

126 00098

Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam

127 00099

Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam

128 00691

Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam

129 00103

Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam

130 00100

Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam

131 00102

Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam

132 00629

Sistem Operasional Bank Syariah

133 00726

Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam

134 00704

Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam

135 00737

Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam

136 00738

Uang Perspektif Ekonomi Islam

137 00747

Unit Usaha Syariah (UUS)

138 00766

Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam