BAB 14 KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI
Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi 1. Pendahuluan Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam sama-sama memandang manusia secara utuh (individu dan sosial, jasmani dan rohani) dan menolak liberalisme-kapitalisme murni maupun kolektivisme total. Persoalan berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan menjadi kebijakan yang sah secara hukum dan dapat dijalankan. Di Indonesia, jawabannya ada pada konstitusi . UUD 1945 adalah hukum tertinggi, sehingga setiap kebijakan ekonomi, baik fiskal, moneter, sektoral, maupun sosial, harus berpijak padanya. Kebijakan ekonomi integratif dalam tulisan ini berarti kebijakan yang: memadukan berbagai instrumen (negara, pasar, koperasi, masyarakat, dan lembaga keagamaan/syariah) dalam satu arah tujuan; memadukan nilai-nilai Pancasila dan nilai religius (termasuk prinsip ekonomi syariah) tanpa meniadakan kemajemukan; memadukan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan; memadukan tingk...