BAB 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 

## A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

### 1. Sistem Ekonomi Adat Pra-Islam di Nusantara

Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat kepulauan ini telah memiliki sistem ekonomi tradisional yang mapan, yang dibangun di atas nilai-nilai kolektivisme dan kearifan lokal. Sistem ini mencakup:

- **Sistem pertanian kolektif** seperti *subak* di Bali (sistem irigasi berbasis musyawarah komunitas yang bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia), yang menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan sumber daya bersama secara demokratis telah lama mengakar dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum konsep koperasi modern diperkenalkan.

- **Tradisi tolong-menolong dalam pertanian** seperti *sambatan* (Jawa), *mapalus* (Minahasa), dan *nguyahang* di berbagai daerah, yang mewujudkan prinsip gotong royong dalam aktivitas produksi ekonomi sehari-hari.

- **Sistem perdagangan maritim Nusantara** yang telah berkembang pesat sejak era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana pelabuhan-pelabuhan Nusantara menjadi simpul perdagangan internasional yang menghubungkan Tiongkok, India, Timur Tengah, hingga Eropa.

- **Konsep kepemilikan tanah komunal (ulayat)** yang berbeda dari konsep kepemilikan individual absolut ala hukum Barat, di mana tanah dipandang sebagai milik bersama komunitas adat yang dikelola secara kolektif dengan aturan yang disepakati bersama.

### 2. Masuknya Islam dan Proses Akulturasi Ekonomi

Islam masuk ke Nusantara sebagian besar melalui jalur perdagangan (bukan penaklukan militer sebagaimana di sejumlah wilayah lain), yang menjadikan proses islamisasi berjalan secara damai dan akulturatif. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara sejak abad ke-13 tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai etika bisnis Islam—kejujuran dalam takaran dan timbangan, larangan riba, serta semangat ta'awun (tolong-menolong) dalam berniaga.

Proses akulturasi ini menghasilkan sintesis yang unik: nilai-nilai adat kolektivistik Nusantara (gotong royong, musyawarah adat, kepemilikan komunal) bertemu dan memperkuat nilai-nilai ekonomi Islam yang juga menekankan solidaritas sosial (ukhuwah), keadilan transaksi ('adl), dan larangan eksploitasi (riba, ihtikar). Alih-alih saling bertentangan, kedua sistem nilai ini justru saling menguatkan karena memiliki struktur nilai yang analog—sebuah fenomena yang oleh sejumlah sejarawan disebut sebagai "islamisasi yang berjalan seiring dengan penguatan adat", bukan islamisasi yang menghapus tradisi lokal secara total.

### 3. Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara sebagai Pusat Ekonomi

Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Banten, Ternate-Tidore, dan Gowa-Tallo menandai era baru di mana nilai ekonomi Islam mulai terinstitusionalisasi dalam struktur kenegaraan Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini mengembangkan sistem perdagangan rempah-rempah yang menjadikan Nusantara sebagai pusat ekonomi dunia pada masanya, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan pasar, pengelolaan zakat, dan hukum perniagaan (meski dengan variasi penerapan sesuai konteks lokal masing-masing kerajaan).

### 4. Warisan Ganda: Adat dan Islam sebagai Dua Pilar yang Menyatu

Yang menarik dari proses sejarah ini adalah bahwa nilai adat dan nilai Islam di Nusantara tidak saling menegasikan, melainkan membentuk sintesis kultural yang khas—sering disebut sebagai *Islam Nusantara*—yang mewarisi baik semangat kolektivisme-gotong royong dari tradisi adat maupun semangat keadilan-ketakwaan dari ajaran Islam. Warisan ganda inilah yang kelak menjadi salah satu akar penting bagi perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa, khususnya dalam merumuskan sila-sila yang menekankan kekeluargaan dan ketuhanan sekaligus.

---

## B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

### 1. Gotong Royong sebagai Jati Diri Ekonomi Bangsa

Gotong royong bukan sekadar praktik sosial insidental, melainkan telah menjadi **jati diri ekonomi bangsa Indonesia** yang mengakar jauh sebelum kemerdekaan. Soekarno bahkan menyebut gotong royong sebagai "perasan" dari seluruh sila Pancasila—sebuah istilah yang menegaskan bahwa gotong royong adalah inti sari (essence) dari keseluruhan falsafah kebangsaan Indonesia, termasuk falsafah ekonominya.

Dalam praktiknya, gotong royong ekonomi terwujud dalam berbagai institusi tradisional: arisan (sistem tabungan dan kredit bergilir berbasis kepercayaan komunitas), lumbung desa (sistem cadangan pangan kolektif), serta berbagai bentuk kerja bakti dan tolong-menolong dalam aktivitas produksi pertanian maupun pembangunan infrastruktur desa.

### 2. Konsep Ta'awun dalam Islam

Islam menawarkan konsep **ta'awun (tolong-menolong)** sebagai salah satu prinsip etika sosial yang paling ditekankan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 2: *"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* Prinsip ta'awun ini memiliki cakupan yang luas dalam ranah ekonomi:

- **Ta'awun dalam permodalan**: konsep qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) yang mendorong sesama Muslim saling membantu secara finansial tanpa unsur eksploitasi.

- **Ta'awun dalam usaha bersama**: akad-akad kerja sama seperti mudharabah (kerja sama modal-keahlian) dan musyarakah (kerja sama modal bersama) pada dasarnya adalah institusionalisasi dari semangat ta'awun dalam aktivitas bisnis.

- **Ta'awun dalam jaminan sosial**: konsep takaful (asuransi syariah berbasis tolong-menolong dan berbagi risiko) merupakan pengejawantahan modern dari prinsip ta'awun, di mana peserta saling menanggung risiko satu sama lain, berbeda dari asuransi konvensional yang berbasis transfer risiko kepada perusahaan asuransi semata.

- **Ta'awun antarkomunitas**: tradisi seperti sedekah jariyah untuk pembangunan fasilitas umum (masjid, sumur, sekolah) menunjukkan bagaimana ta'awun menjadi mekanisme pembiayaan pembangunan berbasis komunitas.

### 3. Sintesis Gotong Royong dan Ta'awun

Gotong royong dan ta'awun, meski berasal dari sumber yang berbeda (tradisi adat Nusantara dan ajaran Islam), memiliki struktur nilai yang sangat serupa: keduanya menolak individualisme ekstrem yang mengabaikan solidaritas sosial, dan keduanya menempatkan tolong-menolong sebagai kebajikan utama dalam kehidupan ekonomi. Kesamaan struktural inilah yang menjelaskan mengapa umat Islam Indonesia dapat dengan mudah mengintegrasikan nilai ta'awun ke dalam praktik gotong royong lokal tanpa mengalami benturan nilai—bahkan keduanya saling memperkuat dan memperkaya satu sama lain, menghasilkan institusi ekonomi hibrida seperti koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang menggabungkan semangat kekeluargaan lokal dengan prinsip syariah Islam.

---

## C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

### 1. Kebangkitan Nasional dan Peran Ekonomi

Periode kebangkitan nasional (1908–1945) tidak dapat dilepaskan dari kesadaran ekonomi rakyat pribumi yang tereksploitasi oleh sistem kolonial. Kebijakan ekonomi kolonial Belanda—melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan monopoli perdagangan—menciptakan ketimpangan struktural yang mendalam antara pemodal asing/Tionghoa dengan pribumi, sehingga kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi rakyat menjadi salah satu motor utama pergerakan nasional.

### 2. Warisan Ekonomi Islam sebagai Modal Sosial Pergerakan

Dalam konteks ini, nilai-nilai ekonomi Islam yang telah lama mengakar di Nusantara menjadi **modal sosial** yang penting bagi pergerakan kebangsaan. Semangat ukhuwah Islamiyah mendorong solidaritas pedagang pribumi Muslim untuk melawan dominasi ekonomi kolonial dan pedagang asing; sementara larangan riba dalam Islam turut menginspirasi kritik terhadap sistem rentenir kolonial yang membelenggu petani dan pedagang kecil pribumi dalam jerat utang.

### 3. Sarekat Dagang Islam sebagai Tonggak Sejarah

Berdirinya **Sarekat Dagang Islam (SDI)** pada 1905 oleh Haji Samanhoedi di Surakarta menjadi tonggak penting yang menunjukkan bagaimana kesadaran keislaman dan kesadaran ekonomi-kebangsaan bergerak beriringan. SDI awalnya didirikan untuk melindungi kepentingan pedagang batik pribumi Muslim dari dominasi pedagang Tionghoa, namun kemudian berkembang menjadi organisasi yang lebih luas cakupannya (berganti nama menjadi Sarekat Islam pada 1912 di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto), yang tidak hanya bergerak di ranah ekonomi tetapi juga politik dan sosial-keagamaan.

### 4. Kebangkitan Nasional sebagai Sintesis Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Fenomena kebangkitan nasional 1908–1945 pada hakikatnya adalah manifestasi dari sintesis dua kekuatan nilai yang saling menguatkan: **kesadaran tauhid** (yang mendorong penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi, karena hanya Allah yang berhak atas ketundukan mutlak, bukan penguasa kolonial) dan **kesadaran kebersamaan/kolektivisme** (yang mendorong persatuan lintas suku dan daerah demi mencapai kemerdekaan dan keadilan ekonomi bersama). Kedua kesadaran inilah yang kelak mengkristal menjadi rumusan Pancasila, khususnya pada Sila Ketuhanan dan Sila Persatuan, yang keduanya memiliki akar historis dalam pengalaman kolektif bangsa melawan penjajahan ekonomi.

---

## D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

### 1. Tauhid sebagai Landasan Perlawanan terhadap Penindasan Ekonomi

Konsep tauhid dalam Islam—keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak—memiliki implikasi sosial-politik yang radikal: penolakan terhadap segala bentuk penghambaan manusia kepada manusia lain, termasuk penghambaan ekonomi melalui eksploitasi kolonial. Prinsip inilah yang menginspirasi banyak tokoh pergerakan nasional yang berlatar belakang santri dan ulama untuk menggerakkan perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial yang dipandang zalim dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang dimuliakan Allah.

### 2. Kebersamaan sebagai Strategi Perlawanan Kolektif

Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya kebersamaan lintas suku, agama, dan golongan menjadi strategi yang efektif untuk melawan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar dan terorganisir. Organisasi-organisasi pergerakan awal abad ke-20—baik yang berbasis keagamaan (Sarekat Islam, Muhammadiyah) maupun kebangsaan sekuler (Budi Utomo, Indische Partij)—pada akhirnya menyadari bahwa perpecahan hanya akan melanggengkan penjajahan, sehingga semangat persatuan (yang kelak menjadi Sila Ketiga Pancasila) menjadi kebutuhan strategis sekaligus nilai luhur yang harus dijaga.

### 3. Sintesis dalam Perumusan Pancasila

Ketika para pendiri bangsa merumuskan Pancasila pada 1945, kedua nilai historis ini—tauhid dan kebersamaan—diinternalisasi secara eksplisit ke dalam rumusan sila-sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang merdeka harus tetap berpijak pada nilai spiritual sebagaimana telah lama dihayati rakyatnya (baik melalui Islam maupun agama-agama lain); sementara semangat kebersamaan mengejawantah dalam Sila Ketiga (Persatuan), Sila Keempat (Kerakyatan/musyawarah), dan Sila Kelima (Keadilan Sosial)—yang keseluruhannya juga memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang telah dibahas di Bab 2.

---

## E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

### 1. Sarekat Dagang Islam: Pelopor Nasionalisme Ekonomi Pribumi

Sebagaimana disinggung sebelumnya, Sarekat Dagang Islam (1905) merupakan organisasi ekonomi pribumi pertama yang terorganisir secara modern, dengan tujuan eksplisit melindungi kepentingan ekonomi pedagang Muslim pribumi. SDI menjadi cikal bakal kesadaran bahwa kemandirian ekonomi rakyat memerlukan organisasi kolektif yang solid, bukan sekadar perjuangan individual yang terfragmentasi.

### 2. Muhammadiyah: Modernisasi Ekonomi Berbasis Amal Usaha

Muhammadiyah, yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912, mengembangkan model ekonomi kerakyatan yang khas melalui pendirian **amal usaha**—rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lembaga keuangan mikro syariah—yang dikelola secara profesional dan mandiri oleh organisasi masyarakat sipil, bukan bergantung sepenuhnya pada negara. Model amal usaha Muhammadiyah ini menjadi salah satu contoh paling awal dan paling sukses tentang bagaimana filantropi Islam (wakaf, zakat, infaq) dapat dikelola secara modern-institusional untuk membangun infrastruktur sosial-ekonomi umat, sekaligus menjadi teladan tentang kemandirian ekonomi berbasis masyarakat (bukan sekadar mengandalkan bantuan pemerintah kolonial maupun pascakolonial).

### 3. Nahdlatul Ulama: Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren

Nahdlatul Ulama (NU), didirikan KH Hasyim Asy'ari pada 1926, mengembangkan pendekatan ekonomi kerakyatan yang berakar pada jaringan pesantren dan komunitas santri di pedesaan. NU turut berperan penting dalam mempertahankan sistem ekonomi tradisional berbasis pertanian dan perdagangan kecil di pedesaan, sekaligus mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren (seperti BMT/Baitul Maal wat Tamwil yang banyak berkembang di lingkungan NU pasca-kemerdekaan) yang menyasar segmen ekonomi akar rumput yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.

### 4. Kontribusi Kolektif terhadap Pembentukan Ekonomi Kerakyatan

Ketiga organisasi ini—SDI, Muhammadiyah, dan NU—meski memiliki karakter dan strategi yang berbeda, secara kolektif memberi kontribusi penting terhadap pembentukan **konsep ekonomi kerakyatan** yang kelak menjadi salah satu pilar Ekonomi Pancasila. Mereka menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi rakyat dapat dibangun melalui organisasi masyarakat sipil berbasis nilai keislaman, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada negara maupun pasar bebas yang dikuasai modal asing. Warisan inilah yang menjelaskan mengapa hingga kini, lembaga-lembaga ekonomi berbasis ormas Islam (koperasi pesantren, BMT, amal usaha Muhammadiyah) tetap menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi kerakyatan Indonesia, sekaligus menjadi bukti hidup bahwa nilai-nilai Islam dan semangat kerakyatan Pancasila dapat berjalan beriringan secara harmonis dalam praktik ekonomi riil.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
96	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
97	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
98	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
99	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
100	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
101	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
102	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
103	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
104	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
105	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
106	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
107	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
108	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
111	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
112	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
113	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
114	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
115	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
116	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
117	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
118	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
119	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
122	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
123	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
124	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
125	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
126	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
127	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
128	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
129	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
130	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
131	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
132	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
133	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
134	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
135	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
136	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
137	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
138	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam