BAB 11 SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

Pengertian Sistem Fiskal

Sistem fiskal adalah keseluruhan kebijakan negara yang berkaitan dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Pemerintah memperoleh penerimaan, misalnya dari pajak, kemudian menggunakan dana tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem fiskal tidak hanya bertujuan memperoleh pendapatan bagi negara, tetapi juga harus memperhatikan keadilan (`adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam sistem Pancasila, kebijakan fiskal harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, serta prinsip bahwa perekonomian digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Jadi, sistem fiskal Pancasila-Islam dapat dipahami sebagai sistem pengelolaan keuangan negara yang menggabungkan kepentingan pembangunan nasional dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

1. Sistem fiskal Pancasila

Sistem fiskal Pancasila merupakan kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya bukan sekadar meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga:

menciptakan keadilan sosial;

mengurangi kemiskinan;

mengurangi ketimpangan;

menyediakan pelayanan publik;

menciptakan kesempatan ekonomi;

melindungi masyarakat yang lemah;

mendukung pembangunan nasional.

Dalam sistem Pancasila, negara mempunyai peran penting dalam mengatur perekonomian agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

2. Instrumen fiskal Islam

Dalam Islam terdapat berbagai instrumen yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan pembiayaan kepentingan masyarakat, antara lain:

a. Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Dana zakat disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki fungsi ekonomi karena membantu mendistribusikan sebagian kekayaan dari orang yang memiliki kemampuan ekonomi kepada orang yang membutuhkan.

b. Infaq

Infaq merupakan pengeluaran harta untuk kepentingan yang baik. Berbeda dengan zakat yang mempunyai ketentuan tertentu, infaq lebih fleksibel.

c. Shadaqah

Shadaqah merupakan pemberian secara sukarela untuk membantu sesama dan memperoleh keberkahan.

d. Wakaf

Wakaf merupakan penahanan atau pengelolaan aset untuk kepentingan yang sesuai dengan syariah. Dalam perkembangannya, wakaf dapat dikelola secara produktif.

e. Dharibah

Dalam pembahasan fiskal Islam, dharibah dapat dipahami sebagai pajak yang dipungut negara dalam kondisi dan ketentuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan publik.

3. Titik temu Pancasila dan Islam

Terdapat banyak kesamaan tujuan antara fiskal Pancasila dan instrumen fiskal Islam.

Keduanya sama-sama menekankan:

keadilan;

pemerataan;

kepedulian terhadap masyarakat miskin;

tanggung jawab sosial;

penggunaan harta untuk kemaslahatan;

pencegahan penumpukan kekayaan secara tidak adil;

peran negara dalam menciptakan kesejahteraan.

Intinya: fiskal Pancasila dan fiskal Islam memiliki tujuan yang dapat dipertemukan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan terlindungi.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Dalam konteks Indonesia, seorang Muslim dapat memiliki dua jenis kewajiban yang berbeda, yaitu pajak sebagai kewajiban kenegaraan dan zakat sebagai kewajiban keagamaan.

1. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Contohnya:

pembangunan jalan;

sekolah;

rumah sakit;

transportasi;

keamanan;

pelayanan pemerintahan;

bantuan sosial.

2. Zakat

Zakat merupakan kewajiban agama bagi Muslim yang memenuhi syarat tertentu.

Zakat mempunyai fungsi:

membantu fakir miskin;

membantu kelompok yang membutuhkan;

membersihkan harta;

meningkatkan solidaritas sosial;

mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Mengapa pajak dan zakat dapat berjalan bersama?

Pajak dan zakat memiliki dasar, aturan, dan tujuan langsung yang berbeda, sehingga tidak tepat jika keduanya dianggap sebagai hal yang sepenuhnya sama.

Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam.

Namun, keduanya dapat memiliki titik temu dalam tujuan sosial, yaitu membantu menciptakan kesejahteraan.

4. Masalah yang dapat muncul

Jika tidak dikelola dengan baik, masyarakat dapat merasa terbebani karena harus membayar pajak sekaligus menunaikan zakat.

Oleh sebab itu diperlukan:

koordinasi lembaga;

edukasi kepada masyarakat;

pengelolaan zakat yang transparan;

kebijakan pajak yang adil;

penghindaran pungutan yang berlebihan;

pendataan yang baik.

Kesimpulan poin B

Pajak dan zakat tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat ditempatkan dalam sistem yang berbeda tetapi saling mendukung untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

1. Bait al-Mal

Bait al-Mal merupakan konsep pengelolaan keuangan publik dalam tradisi pemerintahan Islam.

Dana yang dikelola dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti:

membantu masyarakat miskin;

membiayai kebutuhan pemerintahan;

pembangunan fasilitas umum;

pertahanan;

pelayanan masyarakat;

kebutuhan sosial lainnya.

Prinsip pentingnya adalah harta publik harus dikelola sebagai amanah.

2. APBN

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia.

APBN terdiri atas:

penerimaan negara;

belanja negara;

pembiayaan.

Belanja negara digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

3. Persamaan Bait al-Mal dan APBN

Keduanya sama-sama memiliki fungsi pengelolaan sumber daya untuk kepentingan masyarakat.

Prinsip yang dapat dipertemukan antara keduanya adalah:

amanah;

keadilan;

transparansi;

efisiensi;

kemaslahatan;

prioritas terhadap kebutuhan masyarakat.

4. APBN berkeadilan

APBN yang berkeadilan tidak berarti semua orang menerima jumlah bantuan yang sama.

Keadilan berarti anggaran diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Contohnya, masyarakat miskin dapat memperoleh perlindungan sosial lebih besar karena kebutuhannya lebih besar dibanding masyarakat yang sudah mampu.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Ketimpangan merupakan keadaan ketika terdapat perbedaan yang terlalu besar dalam kepemilikan pendapatan, kekayaan, atau kesempatan ekonomi.

Penyebab kemiskinan dan ketimpangan

Beberapa penyebabnya antara lain:

rendahnya pendidikan;

terbatasnya lapangan pekerjaan;

akses modal yang tidak merata;

pembangunan yang tidak merata;

rendahnya produktivitas;

ketimpangan kepemilikan aset;

keterbatasan akses kesehatan;

masalah struktural dalam perekonomian.

Instrumen fiskal sebagai solusi

Pemerintah dapat menggunakan:

1. Pajak progresif

Masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat dikenakan beban pajak yang lebih besar sesuai aturan.

2. Bantuan sosial

Digunakan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

3. Subsidi yang tepat sasaran

Subsidi dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan penting dengan harga yang lebih terjangkau.

4. Zakat

Zakat dapat digunakan untuk membantu kelompok yang berhak dan, jika dikelola secara produktif sesuai ketentuan, mendukung pemberdayaan ekonomi.

5. Wakaf produktif

Aset wakaf dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

6. Pemberdayaan UMKM

Pemerintah dapat memberikan akses pembiayaan, pelatihan, pasar, dan teknologi kepada masyarakat kecil.

Inti solusi

Kemiskinan tidak cukup diatasi hanya dengan memberikan bantuan konsumtif. Diperlukan pendekatan yang menggabungkan:

bantuan + pendidikan + kesehatan + pekerjaan + modal + pemberdayaan.

Dengan demikian masyarakat bukan hanya menerima bantuan, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kehidupannya secara mandiri.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Istilah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur secara umum menggambarkan negeri yang baik dan memperoleh ampunan/rahmat Allah.

Konsep ini dapat dijadikan gambaran masyarakat yang:

sejahtera;

aman;

adil;

memiliki pemerintahan yang baik;

masyarakatnya memiliki moral;

sumber daya dikelola dengan bertanggung jawab.

Sistem fiskal berbasis nilai

Sistem fiskal tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan:

apakah pembangunan mengurangi kemiskinan;

apakah masyarakat mendapatkan pendidikan;

apakah pelayanan kesehatan tersedia;

apakah kekayaan didistribusikan secara adil;

apakah lingkungan tetap terjaga;

apakah kebijakan tidak merugikan kelompok lemah.

Prinsip utamanya

1. Keadilan

Beban dan manfaat pembangunan harus dibagikan secara adil.

2. Amanah

Dana negara harus dikelola dengan bertanggung jawab.

3. Transparansi

Masyarakat harus dapat mengetahui bagaimana uang publik dikelola.

4. Akuntabilitas

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

5. Kemaslahatan

Kebijakan harus memberikan manfaat yang luas.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Reformasi fiskal berarti melakukan perubahan terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran negara agar lebih efektif, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Arah reformasi

1. Meningkatkan keadilan pajak

Pajak harus dikelola secara adil dan tidak memberikan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat kecil.

2. Meningkatkan kualitas belanja negara

Anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat.

3. Memperkuat zakat dan wakaf

Pengelolaan zakat dan wakaf perlu dilakukan secara profesional dan transparan.

4. Memperkuat perlindungan sosial

Kelompok miskin, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan.

5. Meningkatkan transparansi

Masyarakat perlu mengetahui bagaimana uang publik digunakan.

Kesimpulan Bab 11:

Sistem fiskal yang ideal adalah sistem yang tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga menjadikan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
96	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
97	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
98	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
99	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
100	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
101	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
102	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
103	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
104	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
105	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
106	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
107	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
108	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
111	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
112	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
113	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
114	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
115	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
116	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
117	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
118	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
119	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
122	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
123	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
124	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
125	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
126	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
127	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
128	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
129	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
130	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
131	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
132	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
133	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
134	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
135	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
136	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
137	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
138	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam